Namun – Pemerintah Kota Bogor melakukan penertiban besar-besaran terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang menempati trotoar dan badan jalan di sejumlah titik. Sebanyak 1.736 lapak PKL resmi dibongkar dalam operasi yang digelar selama beberapa hari terakhir. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi ruang publik dan menata wajah kota agar lebih rapi dan tertib.
Fokus pada Penataan Kota
Wali Kota Bogor menjelaskan bahwa penertiban ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan bagian dari program penataan kota yang telah dicanangkan pemerintah daerah. PKL yang sebelumnya berjualan di area terlarang akan diarahkan ke lokasi binaan yang lebih layak.
“Penertiban ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Trotoar harus dikembalikan fungsinya untuk pejalan kaki, sementara PKL akan kami fasilitasi agar tetap bisa berusaha di lokasi yang resmi,” jelas Wali Kota.
Lokasi-Lokasi yang Ditertibkan
Operasi penertiban dilakukan di beberapa titik yang kerap menjadi pusat aktivitas PKL, di antaranya kawasan Pasar Anyar, Jalan Dewi Sartika, hingga sekitar Stasiun Bogor. Lokasi-lokasi tersebut selama ini sering dikeluhkan warga karena menimbulkan kemacetan, sampah, serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Seorang petugas Satpol PP menyebutkan bahwa total 1.736 lapak dibongkar terdiri dari kios semi permanen, tenda, hingga gerobak yang diparkir di area publik.
Baca juga: Hadir di EDRR 2025, Astra Tunjukkan Komitmen Kesiapsiagaan Bencana Nasional
Reaksi Pedagang
Tak sedikit pedagang yang merasa keberatan dengan kebijakan ini. Beberapa di antaranya mengaku bingung mencari tempat usaha baru karena sudah lama menggantungkan hidup di lokasi yang ditertibkan.
“Kami berharap pemerintah memberi solusi yang jelas, bukan hanya membongkar. Banyak dari kami yang sudah puluhan tahun berjualan di sini,” kata salah satu pedagang di kawasan Pasar Anyar.
Solusi Relokasi PKL
Pemerintah Kota Bogor menegaskan bahwa relokasi menjadi langkah utama setelah pembongkaran. Sejumlah lokasi binaan tengah disiapkan, termasuk kawasan kuliner dan pasar rakyat, agar pedagang tetap bisa melanjutkan usaha mereka tanpa melanggar aturan.
“Kami tidak ingin ada pedagang yang kehilangan mata pencaharian. Karena itu, program relokasi akan segera dijalankan. Kami juga menyiapkan pendampingan agar usaha mereka bisa berkembang,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor.
Dukungan dari Warga
Meski menuai protes dari sebagian pedagang, banyak warga Bogor yang menyambut positif langkah penertiban ini. Mereka menilai kondisi jalan menjadi lebih tertib dan nyaman setelah pembongkaran lapak.
“Trotoar sekarang bisa dipakai jalan kaki dengan leluasa, dan lalu lintas lebih lancar. Kalau ada lokasi khusus untuk PKL, itu pasti lebih baik untuk semua,” ucap seorang warga.
Penutup
Pembongkaran 1.736 lapak PKL di Bogor menjadi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menata kota. Tantangan ke depan adalah memastikan relokasi berjalan efektif, sehingga pedagang tetap bisa berusaha tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Dengan sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, diharapkan Kota Bogor bisa semakin rapi, tertib, dan nyaman untuk semua warganya.
