Info Namun – Krisis hunian di kawasan perkotaan kian terasa. Lonjakan harga properti, keterbatasan lahan, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat akses masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, terhadap hunian layak semakin sulit. Di tengah tantangan tersebut, koperasi dinilai bisa menjadi solusi strategis untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Krisis Hunian di Kota Besar
Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan nasional masih berada di angka belasan juta unit. Kondisi paling terasa di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar, di mana harga tanah dan rumah melambung tinggi jauh dari daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Fenomena ini membuat banyak warga kota terpaksa tinggal di hunian tidak layak, rumah kontrakan sempit, hingga kawasan kumuh. Jika tidak segera ditangani, masalah perumahan bisa memicu persoalan sosial baru, termasuk kesehatan, kriminalitas, hingga ketimpangan ekonomi.
Koperasi Sebagai Alternatif Pembiayaan
Pakar ekonomi kerakyatan menyebutkan koperasi memiliki potensi besar menjadi wadah pembiayaan perumahan alternatif. Melalui sistem gotong royong dan kepemilikan bersama, koperasi dapat mengurangi beban biaya pembangunan hunian.
“Dengan skema koperasi, masyarakat tidak perlu berhadapan dengan bunga tinggi dari lembaga keuangan komersial. Mereka bisa menabung secara kolektif, lalu bersama-sama membangun atau membeli hunian layak,” jelas seorang ekonom.
Model ini dinilai efektif menekan biaya dan memberi rasa kepemilikan yang lebih kuat karena berbasis komunitas.
Baca juga: Menkeu Purbaya Sambangi Balai Kota, Diacungi Jempol oleh Pramono
Contoh Keberhasilan di Beberapa Daerah
Beberapa koperasi di Indonesia telah membuktikan diri mampu menghadirkan hunian terjangkau bagi anggotanya. Misalnya, koperasi karyawan yang membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) di pinggiran kota besar.
Melalui sistem cicilan ringan berbasis tabungan anggota, hunian tersebut berhasil terjangkau oleh pekerja dengan gaji menengah ke bawah. Keberhasilan ini menunjukkan koperasi bisa menjadi instrumen konkret dalam mengatasi krisis perumahan perkotaan.
Dukungan Regulasi dan Pemerintah
Namun, keberhasilan koperasi dalam sektor perumahan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Regulasi terkait perizinan lahan, akses pendanaan murah, hingga skema subsidi silang menjadi faktor kunci.
“Jika koperasi diberi ruang dan dukungan setara dengan pengembang besar, bukan tidak mungkin koperasi perumahan akan berkembang pesat dan menjadi solusi nyata bagi backlog perumahan,” ujar pejabat Kementerian Koperasi dan UKM.
Koperasi Hunian Ramah Lingkungan
Selain soal harga, koperasi juga berpotensi mendorong pembangunan hunian ramah lingkungan. Dengan prinsip kebersamaan, koperasi bisa memilih desain rumah yang hemat energi, memanfaatkan lahan secara efisien, dan membangun kawasan dengan fasilitas komunal.
Hal ini sejalan dengan tren urbanisasi berkelanjutan yang tengah didorong di berbagai negara. Jika dikelola dengan baik, koperasi bukan hanya menjawab persoalan ketersediaan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.
Harapan ke Depan
Pengamat perumahan berharap koperasi perumahan mendapat perhatian lebih dari semua pihak, termasuk swasta, akademisi, dan perbankan syariah. Dengan kolaborasi lintas sektor, koperasi diyakini bisa menjadi senjata ampuh mengatasi krisis hunian di perkotaan yang selama ini sulit dipecahkan oleh mekanisme pasar semata.
“Solusi koperasi bukan sekadar teori, tapi sudah terbukti di lapangan. Tinggal bagaimana memperluas skala, memperkuat dukungan, dan memastikan tata kelola yang transparan,” pungkasnya.
