Info Namun — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna memperkuat landasan hukum terkait pengamanan dan tata kelola pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Desakan ini muncul sebagai respons atas sejumlah dinamika strategis yang dinilai berpotensi mengganggu aspek kedaulatan dan keamanan nasional di kawasan IKN.
DPR Soroti Celah Regulasi dalam Pengamanan IKN
Dalam rapat gabungan komisi yang membidangi pertahanan, hukum, dan pemerintahan, beberapa anggota DPR menyoroti adanya celah regulasi dalam undang-undang yang saat ini mengatur IKN. Celah tersebut dinilai bisa menghambat koordinasi lintas kementerian serta memperlemah aspek keamanan strategis pada wilayah yang nantinya menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
“IKN adalah simbol kedaulatan negara. Jangan sampai ada hambatan regulasi yang membuat negara tidak bisa bertindak cepat. Perpu ini diperlukan untuk memperkuat payung hukum dan memastikan tidak ada pihak yang mengganggu proses pembangunan maupun stabilitas keamanan,” tegas salah satu anggota DPR.
Beberapa isu yang disorot antara lain tata ruang pertahanan, penetapan zona steril, hingga koordinasi otorita IKN dengan TNI–Polri.
Kedaulatan dan Keamanan Jadi Fokus Utama
DPR menilai bahwa perpindahan ibu kota bukan hanya soal pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga menyangkut aspek geopolitik, geostrategis, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat memberikan kewenangan cepat kepada pemerintah dalam menindak potensi ancaman.
“IKN adalah area super strategis. Negara harus memiliki instrumen hukum darurat yang memungkinkan tindakan cepat jika ada ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujar legislator lainnya.
Selain itu, DPR menilai bahwa dinamika investasi asing, arus pembangunan, serta mobilitas penduduk ke IKN membutuhkan pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan kerawanan baru.
Baca juga: Wali Kota Makassar Tegaskan Relokasi Bukan Solusi, Konflik Tallo Perlu Penataan Sosial
Perpu Dinilai Penting untuk Percepatan Kebijakan
Dalam pembahasannya, DPR menilai bahwa mekanisme reguler melalui revisi undang-undang akan membutuhkan waktu panjang. Sementara itu, kebijakan khusus terkait pengamanan dan otoritas IKN dibutuhkan segera mengingat fase pembangunan memasuki tahap krusial.
“Perpu bukan pilihan ekstrem, tetapi kebutuhan mendesak. Presiden harus segera mengeksekusinya demi percepatan dan kepastian hukum,” tambah salah satu pimpinan komisi.
Beberapa materi yang diusulkan masuk dalam Perpu meliputi:
-
Penguatan kewenangan keamanan negara di IKN
-
Regulasi investasi strategis dan kepemilikan lahan
-
Sinergi antara Otorita IKN, kementerian, dan aparat pertahanan
-
Penetapan kawasan vital nasional dengan standar operasi khusus
Otorita IKN Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat
Sementara itu, Otorita IKN menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam memperkuat regulasi. Mereka menilai bahwa pembangunan IKN membutuhkan stabilitas jangka panjang dan kerangka hukum yang solid untuk menjamin keberlanjutan.
“Kami menyambut baik rencana penguatan regulasi. Ini penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan aman dan sesuai rencana,” ujar perwakilan Otorita IKN.
Penguatan IKN sebagai Simbol Masa Depan Bangsa
DPR berharap penerbitan Perpu dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, aman, dan berdaulat.
“Ini bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana negara menegakkan kedaulatan di wilayah ibu kota baru,” tutup DPR dalam pernyataannya.
Dengan dorongan kuat dari DPR, perhatian kini tertuju kepada Presiden mengenai langkah yang akan diambil dalam waktu dekat demi memastikan IKN Nusantara berdiri kokoh sebagai pusat pemerintahan yang aman dan berdaulat.
