Namun – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu menemukan fakta mengejutkan terkait krisis ketersediaan gabah di wilayah tersebut. Dalam hasil investigasi terbaru, terungkap bahwa sejumlah penggilingan padi terpaksa menghentikan operasi karena sulitnya mendapatkan pasokan gabah dari petani. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketahanan pangan lokal.
Minimnya Pasokan, Penggilingan Terhenti
Dalam keterangan resmi, Ombudsman Bengkulu menyebutkan bahwa hampir di seluruh kabupaten, penggilingan padi mengalami kesulitan bahan baku. Harga gabah yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan, sehingga beberapa pelaku usaha kecil terpaksa menutup sementara usahanya.
“Kami menemukan fakta bahwa banyak penggilingan tidak bisa beroperasi karena gabah sulit didapat. Ini bukan hanya persoalan usaha, tapi juga menyangkut distribusi beras untuk masyarakat,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu.
Faktor Penyebab Kelangkaan Gabah
Kelangkaan gabah di Bengkulu disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, sebagian besar petani memilih menjual hasil panen ke luar daerah karena harga yang ditawarkan lebih tinggi. Kedua, produksi padi lokal menurun akibat cuaca ekstrem dan keterbatasan lahan tanam.
Selain itu, keterbatasan sarana pascapanen dan distribusi juga membuat rantai pasok gabah terganggu. Akibatnya, pengusaha penggilingan kecil di daerah sulit bersaing mendapatkan gabah dengan tengkulak dari luar daerah.
Baca juga: Hidupkan Ekonomi Warga, Pemkot Semarang Gelar Pasar Tiban Setiap Sabtu Malam
Dampak Terhadap Harga Beras
Kondisi berhentinya operasi penggilingan padi di Bengkulu dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga beras di pasar. Ombudsman mengingatkan bahwa hal ini harus segera ditangani oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait, agar tidak menambah beban masyarakat.
“Jika penggilingan berhenti beroperasi, otomatis suplai beras lokal berkurang. Ini berpotensi mendorong harga semakin tinggi,” tegas Ombudsman.
Rekomendasi Ombudsman
Sebagai tindak lanjut, Ombudsman Bengkulu merekomendasikan pemerintah daerah segera melakukan langkah strategis, di antaranya:
-
Memperkuat kerja sama antara petani dan penggilingan padi lokal.
-
Memberikan insentif harga agar gabah tetap dijual di wilayah Bengkulu.
-
Menyiapkan intervensi pasar melalui Bulog untuk menstabilkan pasokan dan harga beras.
Selain itu, Ombudsman juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi dalam memastikan distribusi gabah tidak hanya menguntungkan pihak luar daerah, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
Seruan untuk Pemerintah Daerah
Ombudsman menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah daerah terhadap permasalahan ini. Jika tidak ditangani segera, Bengkulu berpotensi mengalami krisis pangan lokal yang lebih parah, terlebih dalam menghadapi musim tanam berikutnya.
“Pemerintah daerah jangan menunggu krisis semakin parah. Solusi harus cepat diambil agar penggilingan padi kembali hidup dan masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” tutup Ombudsman.
