Namun– Maruarar Sirait (Ara) secara resmi membatalkan rencana pengurangan luas rumah subsidi menjadi 18 meter persegi setelah menuai kritik dari berbagai pihak. Ara mengaku sengaja melempar wacana tersebut ke publik untuk menguji respons masyarakat sebelum kebijakan benar-benar diterapkan.
Uji Publik Sebelum Eksekusi Kebijakan
Dalam rapat kerja dengan DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (4/7), Ara menjelaskan bahwa draf perubahan aturan luas rumah subsidi sengaja dibuka untuk mendapatkan masukan. “Itu kan baru draf Peraturan Menteri. Kenapa saya kasih draf? Untuk mendapatkan respons masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai pejabat publik, dirinya tidak ingin mengambil keputusan sepihak tanpa mendengarkan suara rakyat. “Kalau respons masyarakat tidak baik, dan DPR sudah mengingatkan, masa saya jalan terus? Berarti saya tidak mendengarkan,” tambah Ara.
Respons Negatif dari Masyarakat dan DPR
Selama sebulan draf tersebut beredar, Ara mengakui bahwa mayoritas tanggapan yang diterimanya bersifat negatif. Masyarakat dan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang, arsitek, dan pengamat, mengkritik rencana tersebut karena dinilai tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Baca Juga: Shayne Pattynama Resmi ke Buriram United, Ramaikan Liga Thailand
“Hasilnya, saya harus jujur, mayoritas negatif. Jadi ya saya batalkan. Sebagai pejabat negara, saya tidak bisa mengambil kebijakan publik tanpa mendengarkan suara rakyat,” tegas Ara.
Alasan Penolakan Kesehatan dan Kesejahteraan
Rencana awal Kementerian PKP adalah mengecilkan ukuran rumah subsidi dengan mengurangi luas bangunan dari 21 m² menjadi 18 m² dan luas tanah dari 60 m² menjadi 25 m². Namun, banyak pihak menilai ukuran tersebut terlalu sempit dan tidak layak untuk ditinggali keluarga, apalagi dengan pertimbangan kenyamanan dan kesehatan.
Ketua DPR RI pun turut mengingatkan Ara agar mempertimbangkan aspek sosial dalam kebijakan perumahan. “Saya pikir, itu cara saya untuk meyakinkan apakah kebijakan ini perlu dijalankan atau tidak. Jadi, itu batal. Titik,” tegas Ara.
Pelajaran dari Kontroversi Rumah Subsidi
Kasus ini menjadi contoh bagaimana partisipasi publik dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Ara menunjukkan sikap terbuka dengan membatalkan rencana setelah mendengar masukan masyarakat. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan:
-
Apakah pemerintah sudah melakukan kajian mendalam sebelum melemparkan wacana ke publik?
-
Bagaimana mekanisme perumusan kebijakan perumahan yang ideal agar tidak menimbulkan polemik?
Kritik terhadap rencana ini juga menyoroti pentingnya kualitas hunian, bukan sekadar kuantitas. Masyarakat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar “kotak” berukuran mini.
Ara Berkomitmen untuk Kebijakan yang Lebih Baik
Ara menyatakan akan kembali mengevaluasi kebijakan perumahan subsidi dengan lebih matang. “Kita punya niat baik, tapi harus didengar juga aspirasi rakyat,” ujarnya.
Pembatalan ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk merancang program perumahan yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target pembangunan fisik semata. Kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus melalui proses konsultasi yang matang. Respons cepat Ara dalam membatalkan wacana rumah 18 m² patut diapresiasi, tetapi ke depan, diharapkan pemerintah lebih cermat dalam merancang kebijakan agar tidak menimbulkan polemik sejak awal.
