Namun- Pemerintah Daerah (Pemda) kini mendapatkan lampu hijau dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menggelar acara di hotel dan restoran. Namun, kebijakan ini disambut dengan sikap selektif oleh sejumlah pejabat daerah, salah satunya Rico Tri Putra Bayu Waas.
Rico, yang dikenal sebagai figur yang efisien dalam pengelolaan anggaran, menegaskan bahwa tidak semua acara layak digelar di hotel. “Bagi acara yang tidak terlalu penting, saya rasa tidak perlu. Kita harus efisien dalam penggunaan anggaran. Yang penting-penting saja,” tegas Rico saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/6/2025).
Musrenbang Jadi Prioritas, Tapi Tetap Harus Ada Pembatasan
Salah satu kegiatan yang dinilai krusial dan memerlukan fasilitas hotel adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rico menjelaskan, acara seperti ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam skala besar sehingga memerlukan tempat yang memadai.
“Contohnya Musrenbang kemarin, kita terpaksa menggunakan hotel karena butuh ruang besar untuk melibatkan banyak peserta. Tapi harus ada batasan. Jangan sampai semua acara langsung ‘dibooking’ di hotel. Nanti malah boros anggaran,” ujarnya.
Dukung Sektor Pariwisata, Tapi Tetap Waspadai Pengeluaran
Rico menyambut positif kebijakan Mendagri ini, mengingat sektor perhotelan dan restoran masih membutuhkan stimulus pasca terdampak pandemi dan perlambatan ekonomi. Banyak hotel yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat rendahnya tingkat okupansi.
“Kita harus bijak. Di satu sisi, pergerakan ekonomi di sektor hospitality perlu didukung. Tapi di sisi lain, Pemda harus tetap cermat agar tidak terjebak pemborosan,” tandasnya.
Mendagri Ingatkan: Boleh, Asal Tidak Berlebihan
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Pemda diperbolehkan menggunakan hotel dan restoran untuk kegiatan resmi, asalkan tidak berlebihan. Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Prinsipnya, gunakan dengan pertimbangan matang. Jangan sampai anggaran habis untuk acara seremonial saja,” pesan Tito.
Analisis: Kebijakan Fleksibel tapi Butuh Pengawasan Ketat
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah win-win solution:
-
Memulihkan industri perhotelan yang sempat lesu.
-
Mempermudah penyelenggaraan acara penting dengan fasilitas memadai.
-
Tetap mengedepankan efisiensi anggaran daerah.
Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. “Jangan sampai izin ini malah jadi celah untuk foya-foya pakai uang rakyat,” pungkas seorang pengamat kebijakan publik.
