Info Namun – Wacana pemerintah yang memperkenalkan istilah baru “Ibu Kota Politik” dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai sorotan publik. Sejumlah pengamat, politisi, hingga kalangan akademisi mendesak pemerintah memberikan penjelasan yang transparan mengenai makna, tujuan, dan implikasi penggunaan istilah tersebut.
Istilah Baru Timbulkan Pertanyaan
Istilah “Ibu Kota Politik” pertama kali muncul dalam pernyataan resmi pejabat pemerintah saat membahas pembagian peran antara Jakarta dan IKN. Menurut narasi pemerintah, Jakarta ke depan akan tetap berfungsi sebagai pusat ekonomi, sementara IKN ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan politik.
Meski demikian, istilah ini dinilai masih kabur dan menimbulkan interpretasi berbeda. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah istilah tersebut sekadar simbolis, atau benar-benar memiliki dasar hukum dan konsekuensi konstitusional.
“Jika IKN disebut sebagai Ibu Kota Politik, apa artinya bagi Jakarta? Apakah itu berarti ada dualisme ibu kota? Pemerintah harus menjelaskan secara detail agar tidak membingungkan masyarakat,” ujar salah seorang anggota DPR.
Akademisi Minta Kejelasan Konsep
Para akademisi hukum tata negara menilai, penetapan status ibu kota harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Selama ini, Undang-Undang IKN menegaskan Nusantara sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Namun, penyematan istilah Ibu Kota Politik dianggap berpotensi menimbulkan tafsir ganda.
“Konstitusi kita hanya mengenal satu ibu kota negara. Jika kemudian ada istilah baru, harus dijelaskan apakah itu istilah akademis, politis, atau istilah resmi dalam tata hukum,” ungkap seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia.
Baca juga: IKN Jadi Ibu Kota Politik, AHY Tegaskan Pembangunan Terus Dikawal
Kekhawatiran Akan Dualisme Fungsi
Di sisi lain, kalangan masyarakat sipil khawatir bahwa istilah baru tersebut bisa menimbulkan kerancuan dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam pembagian fungsi Jakarta dan IKN. Pasalnya, Jakarta masih menjadi pusat aktivitas politik dan pemerintahan hingga seluruh pemindahan ke IKN rampung.
“Pemerintah perlu menjelaskan roadmap transisi dengan jelas. Jangan sampai publik melihat ada kesan tarik-menarik kepentingan antara Jakarta dan Nusantara,” kata perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Pemerintah Diminta Transparan
Desakan kepada pemerintah agar memberikan penjelasan semakin kuat, terutama menjelang momentum politik nasional seperti pemilu dan konsolidasi pemerintahan. Penegasan istilah Ibu Kota Politik dinilai harus diikuti dengan sosialisasi resmi, termasuk melalui revisi regulasi bila diperlukan.
“Transparansi itu penting. Jangan sampai istilah ini justru dipersepsikan sebagai jargon politik semata tanpa makna substantif,” ujar seorang pengamat politik nasional.
Harapan Publik
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi resmi terkait maksud penggunaan istilah “Ibu Kota Politik” agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Kejelasan makna istilah tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang masa depan tata kelola pemerintahan di IKN dan Jakarta.
